Sikap Dewan Perwakilan Daerah mendesak pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri patut kita sokong. Lepas dari argumen hukum yang diajukan bahwa keberadaan IPDN bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kami mendukung tuntutan itu karena alasan lain. Kami sudah sulit percaya bahwa sekadar langkah perombakan akan mampu menghentikan bertambahnya deret kematian praja--sebutan untuk siswa IPDN.

Jumlah korban sudah tak terkira.