BERKACA pada upaya pembebasan Phillip Mark Mehrtens, sejumlah pegiat hak asasi manusia mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan pendekatan persuasif dalam penyelesaian konflik di Papua. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto nanti adalah membentuk tim khusus untuk membuka dialog kemanusiaan antar-kelompok politik. 

Namun Prabowo harus mengatasi sejumlah permasalahan sosial di Papua, terutama di Nduga dan wilayah rawan konflik lain. Fungsi pemerintah dan layanan publik yang tidak berjalan menjadi penyebab utama munculnya konflik.

Tugas pertama Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 adalah memulihkan trauma warga Nduga yang mengungsi akibat operasi militer dalam setahun terakhir. Presiden terpilih itu harus menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat Papua lebih dulu sebelum membangun dialog dengan kelompok-kelompok politik di sana.