KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Perintah tersebut diteruskan kepada para kader, termasuk mereka yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Megawati menolak dua pasal penting dalam revisi UU TNI, yakni Pasal 47 ayat 2 tentang prajurit aktif yang boleh menduduki jabatan sipil dan Pasal 53 tentang penambahan batas masa pensiun TNI. Dua pasal ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI yang dihapus sejak Reformasi 1998.

Meski ada penolakan PDIP, Badan Legislasi DPR memastikan tetap melanjutkan pembahasan dua undang-undang tersebut dengan alasan surat presiden yang menjadi pengantar perubahan itu sudah terbit. Bagaimana sikap sejumlah fraksi?