Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir jabatan dinilai sarat kepentingan politis dan demi segelintir elite. Dengan segala cara, mereka menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ini menguatkan gejala legalisme otokratik. Koalisi masyarakat sipil dan akademikus bersiap menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika DPR dan pemerintah tetap mengesahkannya.