Presiden disebut-sebut akan segera meneken Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sejumlah tokoh mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjawab penolakan banyak pihak atas aturan sapu jagat itu. Syarat kegentingan yang memaksa dianggap terpenuhi.