Pemerintah berupaya menarik pajak perusahaan digital lewat omnibus law perpajakan. Semua transaksi online, yang omzetnya diperkirakan menembus Rp 1.148 triliun pada 2025, akan dikenai pajak. Aturan ini sempat akan diterapkan tahun lalu, tapi dibatalkan menjelang pemilihan umum.