Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo menyatakan akan membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, beberapa partai, termasuk Partai Golkar tempat Bambang bernaung, menolak amendemen lantaran khawatir bakal menghapus pemilihan presiden langsung.