Di tengah polemik seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, nasib rancangan revisi Undang-Undang BPK yang telah disusun enam tahun lalu terbengkalai di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Draf terbaru, yang berisi pasal pencegah konflik kepentingan antara pemimpin lembaga auditor negara ini dan partai politik, tak kunjung disentuh.