Bolehkah presiden berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum? Polemik ini terus berkembang setelah Presiden Joko Widodo mendeklarasikan kebolehannya itu pada Rabu lalu di Halim Perdanakusuma, di hadapan calon presiden Prabowo Subianto.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membolehkan hal itu. Pasal 281 menyebutkan presiden, gubernur, bupati, wali kota, beserta semua wakilnya yang berkampanye tak boleh menggunakan fasilitas