JAKARTA – Aturan internal Jaksa Agung untuk menunda pemeriksaan—baik tahap penyelidikan maupun penyidikan—terhadap peserta pemilu yang tersandung kasus pidana bukanlah kebijakan baru. Jaksa Agung periode 2014-2019, Muhammad Prasetyo, pernah memberlakukan kebijakan serupa menjelang pemilihan kepala daerah 2018. Padahal aturan tersebut justru memberikan celah kepada pelaku kejahatan, terutama korupsi, yang menjadi peserta pem