JAKARTA – Kalangan pegiat antikorupsi dan demokrasi ramai-ramai mengkritik kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya menunda proses hukum terhadap para peserta pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Mereka menilai moratorium proses hukum ini justru mencederai hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menghargai sikap Burhanuddi