JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil menilai pengawasan dana kampanye peserta pemilu selama ini masih sangat lemah akibat regulasi tentang dana kampanye dan penegakan hukum tidak tegas. Pengawasan dana kampanye dinilai akan semakin sulit ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul menghapus kewajiban peserta pemilu membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Pelaksana tugas Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pem