JAKARTA –  Kementerian Perhubungan belum berhenti memberikan subsidi layanan publik alias public service obligation (PSO) kepada sejumlah kereta api kelas ekonomi di perkotaan dan lintas kota. Besaran subsidi itu dihitung berdasarkan selisih antara pengeluaran dan pendapatan operator kereta ekonomi sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan