JAKARTA –  Ancaman konflik sosial dalam Pemilihan Umum 2024  berpeluang menjadi pintu masuk untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sekaligus memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Analis politik dan isu hak asasi manusia, Amiruddin Al Rahab, mengatakan potensi perpecahan masyarakat pada Pemilu 2024 jauh lebih besar dibanding Pemilu 2019. Risiko itu tampak dari berbagai benih konflik di sejumlah daerah,