JAKARTA – Prosedur penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dipermasalahkan. Sejumlah ahli hukum tata negara menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja hanya bisa dilakukan ketika negara dalam situasi darurat. Padahal situasi di Indonesia saat ini tidak menunjukkan kondisi tersebut.

“Ini harus dipahami dalam konteks betul-betul kalau undang-undangnya enggak bisa dikeluarkan