JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, dari buruh hingga akademikus. Perpu Cipta Kerja disebut merugikan buruh, terutama dengan berbagai ketentuan yang dianggap tidak jelas.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyatakan telah menyandingkan perpu tersebut dengan dua aturan lain: Undang-Undang Nomor 13