JAKARTA – Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022, yang mulai dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Oktober lalu, dinilai berpotensi mubazir dan bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan pemerintah. Terlebih, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini menyusun data dari nol melalui sensus kependudukan.

"Meski bertujuan baik, program ini boros, cenderung berorientasi proyek. Dengan tujuan sensus sel...