JAKARTA – Pengamat hak asasi manusia dan teknologi menilai tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelindungan data pribadi (PDP) dalam Rancangan Undang-Undang PDP masih lemah. Dalam draf RUU pengesahan tahap 1 yang disepakati pemerintah dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu lalu, badan otoritas penyelenggara PDP yang akan dibentuk dinilai tidak independen dan justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Pasal 58 ay