JAKARTA - Sejumlah pakar hukum menilai penundaan Pemilu 2024 merupakan penyimpangan konstitusi. Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, mengatakan pemilihan umum, juga pemilihan presiden, merupakan komitmen bangsa untuk bergulir lima tahunan.

"Penyimpangan seperti ini jangan dianggap ringan dan ditanggapi lewat diskusi teknis," kata Fitra kepala Tempo, kemarin. "Sehingga kita lupa bahwa usulan ini mer