JAKARTA – Tentara dan polisi berpeluang kembali mengatur sipil menjelang Pemilu 2024 mendatang. Cawe-cawe urusan publik ini menjadi ancaman terhadap demokrasi.

Dosen ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan tentara dan polisi bertugas mengurus pertahanan dan keamanan negeri. Hal ini tertera dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. “Itu fungsi tradis