JAKARTA – Sejumlah pegiat antikorupsi terus mendesak pembatalan pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 September mendatang. Mereka meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam masalah ini.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan Presiden tidak bisa lepas tangan lantaran, berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, komisi antirasuah berada di rumpun eksekutif. Jad