Pada hari-hari terakhir masa jabatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prosesnya kilat: 13 hari dan penuh kejanggalan, misalnya bukan Program Legislasi Nasional 2019, tapi tetap diprioritaskan dan rapat berlangsung tertutup. Setelah diketok palu jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sejumlah pegiat antikorupsi mengajukan uji materi dan formil terhadap Und