Pengadaan Alutsista Bermasalah dengan Transparansi

Komisi Pemberantasan Korupsi diusulkan bisa masuk melakukan pengawasan dalam pengadaan alutsista lantaran anggarannya yang sangat besar.

Diko Oktara

Senin, 26 April 2021

JAKARTA – Sejumlah akademikus dan pegiat masyarakat sipil menyatakan urusan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik. Pemerintah didesak membuat prioritas dalam pengadaan alutsista tersebut.

Peneliti dari Imparsial, Al Araf, mengatakan transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah dalam pengadaan alutsista. Ia mengusulkan agar Komisi Pemberan

...

Berita Lainnya