JAKARTA – Simpang siur aturan mengenai intervensi pemerintah pusat terhadap fiskal daerah terjadi menjelang penyerahan draf Undang-Undang Cipta Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Ketentuan dalam Bab VI A tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi itu raib pada naskah setebal 1.035 halaman yang telah disunting oleh tim perumus dan akan dikirimkan oleh Sekretariat Jender