JAKARTA – Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), yang hanya berfokus pada perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tak berniat menguatkan lembaga tinggi negara ini. Revisi Undang-Undang MK yang disahkan DPR bersama pemerintah, kemarin, tak menyentuh penguatan lembaga, terutama aspek pengawasan dan penambahan kewenangan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Uni