JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan proses pengecekan peserta Kartu Prakerja tidak efisien. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dinilai belum optimal memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk menguji kebenaran data peserta.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana, mencatat validasi peserta Kartu Prakerja tak hanya mengacu pada NIK. Peserta juga diminta mengirimkan foto diri untuk diverifikasi ...