Terbang Iuran BPJS Tinggalkan Saran KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan rekomendasi pada Maret lalu, sebelum Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Tempo

Sabtu, 16 Mei 2020

 JAKARTA – Pemerintah memilih solusi yang berbeda dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan iuran peserta BPJS, padahal KPK sebelumnya menyarankan opsi lain untuk menambal bolong neraca keuangan tersebut.

Tahun lalu, KPK menyerahkan hasil kajian mengenai solusi untuk mengatasi defisit BPJS K...

Berita Lainnya