Pemerintah merancang Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan. Salah satu tujuannya menyasar penerimaan baru dari perusahaan berbasis teknologi atau bisnis digital, baik lokal maupun yang berbasis di luar negeri.

Seperti apa rencana pemerintah dalam mengutip pajak perusahaan digital? Berikut ini petikan wawancara tim Tempo dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan