JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong Presiden Joko Widodo memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan rekam jejak bersih untuk mengisi pos kementerian di bidang hukum dan hak asasi manusia. Mereka menilai pemilihan orang yang tepat dapat menutup kelemahan pemerintah yang saat ini dianggap kurang berorientasi pada masalah hukum, HAM, dan demokrasi.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal F