JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, membantah tudingan pegiat antikorupsi dan akademikus yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara mendadak. Menurut dia, rencana revisi dibahas sejak pemilihan presiden 2019 usai pada April lalu.

Dia mengklaim partainya selalu menjalin komunikasi dengan Istana. Menurut Masinton, dalam setiap kesempatan bertemu