JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memperluas instansi yang bisa diduduki perwira TNI terus menuai antipati. Penolakan datang dari koalisi masyarakat sipil, pakar di bidang reformasi birokrasi sipil dan militer, hingga lembaga pengawasan semacam Ombudsman Republik Indonesia.

Mochtar Pabottingi, pakar kelembagaan politik, mengatakan ada potensi monopoli kekuasaan ketika lembaga-lembaga sipil yang tidak berhubungan dengan pertahanan dimasuki perwi