TNI Diingatkan agar Tidak Memonopoli Kekuasaan
Sabtu, 23 Februari 2019
Petisi penolakan telah diteken 4.000 orang lebih.
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memperluas instansi yang bisa diduduki perwira TNI terus menuai antipati. Penolakan datang dari koalisi masyarakat sipil, pakar di bidang reformasi birokrasi sipil dan militer, hingga lembaga pengawasan semacam Ombudsman Republik Indonesia.
Mochtar Pabottingi, pakar kelembagaan politik, mengatakan ada potensi monopoli kekuasaan ketika lembaga-lembaga sipil yang tidak berhubungan dengan pertahanan dimasuki perwi
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
