SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah melakukan pendataan penyerahan fasilitas sosial dan umum bermasalah yang dilakukan pengembang swasta. Sejumlah pejabat internal dalam pemerintahan kota diduga terlibat dalam penyelewengan penyerahan aset dan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono seusai menghadiri pembukaan musyawarah besar Cak dan Neng Surab