SURABAYA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Fathorrosjid mengakui banyaknya ketidaksesuaian dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Itu sebabnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaannya menyatakan laporan keuangan Provinsi Jawa Timur masuk kategori tidak wajar karena banyak terjadi penyimpangan. "Memang banyak yang tidak sesuai, tapi bukan penyimpangan, melainkan hanya kesalahan teknis pelap