Hadirnya Undang-Undang Pelayaran yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI beberapa waktu lalu membuat Pelindo dan pemerintah daerah gerah. Alasannya, pendapatan daerah akan kembali disedot pemerintah pusat, padahal pelabuhan ini memberikan sumbangsih besar pada pendapatan daerah.

"Banyak porsi pemerintah daerah yang dipangkas pemerintah pusat. Sekarang semuanya kembali