YOGYAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Bank Pembangunan Daerah, sebagai salah satu badan usaha milik pemerintah daerah DIY, mengubah pola pikir.

"BPD seharusnya tak hanya main aman, dengan hanya memberi kredit kepada pengusaha mapan, pegawai negeri sipil, atau anggota Dewan. Tapi juga pengasong dan pengusaha yang kesulitan modal," kata anggota Komisi A DPRD DIY, Raif Noor Hartanto, di sela pelantikan direktur baru