SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr Arief Hidayat, berpendapat, partai politik yang terbukti menerima aliran dana hasil korupsi bisa dibekukan. Argumentasinya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik dilarang menerima dana hasil korupsi dan sumbangan dari negara asing. "Pengadilanlah yang bisa membekukan partai tersebut," kata Arief kepada Tempo kemarin