DPR dan ahli hukum internasional mendukung pemerintah Indonesia menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara—dulu bernama Laut Cina Selatan. Caranya adalah terus memanfaatkan sumber daya alam dan berpatroli di wilayah perbatasan itu. Alih-alih meladeni langsung protes Cina, pemerintah diminta menggencarkan diplomasi di forum internasional.

Kapal penjaga pantai Cina sempat bermanuver mengelilingi lokasi pengeboran minyak di Laut Natuna Utara hingga berjarak hanya 2,9 mil laut. Kapal Bakamla dan TNI Angkatan Laut membayanginya.

DPR mendukung pemerintah menjaga dan mempertahankan kedaulatan yang sudah diakui oleh UNCLOS. Nota protes Cina merupakan hal biasa dalam dunia diplomatik.

Pemerintah telah merancang strategi untuk meningkatkan keekonomian proyek. Salah satunya dengan menangkap karbondioksida, lalu disalurkan ke industri hilir.