Bukan hanya tak transparan, penggunaan anggaran kegiatan dan pengadaan alat Komponen Cadangan TNI juga menabrak prosedur. Berpotensi merugikan keuangan negara.

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK.

Anggaran televisi bagi anggota DPR sebesar Rp 1,5 miliar menuai kritik. Sekjen DPR mengklaim pengadaan tersebut telah direvisi.

Proyek food estate yang digulirkan Presiden Joko Widodo pada dua tahun lalu menyisakan banyak masalah. Di Kalimantan Tengah, lahan yang dibuka untuk sawah baru tidak bisa langsung digarap petani antara lain karena tidak memiliki jalan dan irigasi. Badan Pemeriksa Keuangan juga mendapati potensi pemborosan dalam kegiatan ekstensifikasi lahan untuk lumbung pangan yang melibatkan tentara itu.