Kelangkaan minyak goreng pada 2022 berbuntut panjang, termasuk utang besar yang harus ditanggung pemerintah. Apa penyebabnya?

Pengusaha dan penasihat kebijakan di sejumlah lembaga pemerintahan, Lin Che Wei, menjadi tersangka kelima dalam dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO (crude palm oil). Ia diduga terlibat dalam perumusan kewajiban domestic market obligation CPO dan berjanji menghubungkan pengusaha sawit dengan Kementerian Perdagangan. 

Pelarangan ekspor minyak sawit dan minyak goreng oleh Presiden Jokowi bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Berpotensi digugat di WTO.

Kriteria mafia yang lahir pada abad pertengahan di Eropa masih tetap berlaku, termasuk di negeri kita ini. Kejaksaan Agung mengumumkan telah menahan empat orang yang disebut-sebut sebagai mafia minyak goreng. Mereka orang-orang keren, sudah pasti cerdas.

Kejaksaan Agung mengumpulkan 650 dokumen dari hasil penggeledahan di sepuluh lokasi. Barang bukti itu akan menguatkan adanya kerja sama para tersangka korupsi izin ekspor CPO.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menaikkan status ke penyidikan kasus ekspor minyak goreng. Kasus ini sempat diserahkan ke Bea dan Cukai karena diduga bermasalah dalam soal pajak.

Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan kasus korupsi pemberian izin ekspor CPO (crude palm oil). Terbuka peluang untuk memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Kasus hukum yang menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan pengusaha CPO tidak menyurutkan komitmen produsen untuk memasok minyak goreng curah ke pasar. Meski begitu, mereka menolak disalahkan dalam kasus kelangkaan minyak goreng.

Kejaksaan Agung menjerat empat tersangka kasus ekspor CPO dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman penjara seumur hidup menanti karena menyebabkan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Kejaksaan Agung diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi dan pejabat lain.