Banjir mengancam kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN). Pegiat lingkungan sudah mengingatkan sejak 2019.

Banjir di Sepaku mengancam kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Benarkah proyek IKN membuat banjir lebih lambat surut?

Ketimpangan penguasaan atas tanah menjadi isu krusial sejak Jokowi menetapkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Masyarakat adat terimpit di antara kepentingan taipan dan spekulan.

Pemerintah hendak memperpanjang masa hak guna bangunan (HGB) atas tanah di IKN Nusantara hingga 180 tahun. Gula-gula untuk menarik investor itu menuai kritik karena bertolak belakang dengan prinsip reforma agraria.

Pemerintah terus mengasongkan proyek IKN Nusantara kepada para calon investor. Pengusaha masih menunggu perkembangan perekonomian global. 

Proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara terancam terganggu resesi ekonomi pada tahun depan. Hingga kini belum ada komitmen investor yang terealisasi.

PUPR menggandeng konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Karena belum berpengalaman membangun kota.

Pemerintah akan membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara dengan berorientasi pada lingkungan hidup. Saat ini, tutupan hutan di wilayah calon ibu kota baru hanya sekitar 40 persen.

Pemerintah merancang berbagai konsep dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: dari kota 10 menit, kota kompak, kota hutan, kota berkelanjutan, smart metropolis, sampai kota generasi muda. 

Tak ada tanda ekonomi membaik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan inflasi mengancam. Kemiskinan tak membuat pejabat prihatin, bahkan bisa menjadi "mainan politik".

Pemerintah membentuk tim transisi ibu kota negara (IKN) Nusantara untuk mengejar target pemindahan ibu kota. Apa bedanya dengan Badan Otorita IKN?

Pemerintah bakal menarik pajak dan pungutan khusus bagi warga ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan ibu kota baru.

Kawasan calon proyek IKN dikelilingi hutan lindung dan bekas tambang. Pembangunan IKN Nusantara bakal dilakukan dengan cara merambah hutan.

Alokasi anggaran IKN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Pemerintah masih cenderung memprioritaskan belanja infrastruktur dibanding belanja sosial.

Presiden Jokowi dan para menterinya harus meminta maaf kepada rakyat karena pernah mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tak akan membebani keuangan negara.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berencana menjaring dana patungan dari masyarakat sebagai alternatif pendanaan Nusantara. Selain skema urun dana, dana filantropi dan trust fund masuk dalam opsi pembiayaan. Ide saweran alias crowdfunding muncul di tengah kesulitan pemerintah menggaet investor ibu kota baru.

APBN akan menjadi sumber pembiayaan utama proyek IKN dalam tiga tahun ke depan. Pemerintah harus membelanjakan APBN untuk 90 persen investasi awal proyek IKN jika ingin pembangunan tepat waktu. 

Barangkali Presiden Jokowi tak berniat macam-macam. Beliau hanya ingin memberi simbol bahwa ibu kota negara (IKN) harus menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Ulah para gubernur mencari tanah dan air ini yang menimbulkan drama berbau mistis.

Batalnya SoftBank mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN) menyingkap tabir baru. Sumber Tempo menyebutkan, sejak awal, pemodal asal Jepang itu menyodorkan syarat yang tak masuk akal. Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tawaran investasi kini datang dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Rombongan pengusaha juga mendekati investor Cina, Korea Selatan, hingga sejumlah negara Eropa.

Pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diprediksi tak akan berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dominasi Pulau Jawa sebagai pusat infrastruktur dan ekosistem industri sulit tergoyahkan.