Pengejaran aset obligor BLBI tampaknya hanya jadi ajang gagah-gagahan pemerintah. Ratusan aset yang tercatat di pembukuan Kementerian Keuangan ternyata masih dikuasai pihak ketiga. 

DPR meminta Kementerian Keuangan membenahi pendataan aset properti warisan era krisis moneter 1998. 

Audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap buruknya pengelolaan aset properti warisan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski tercatat di buku Kementerian Keuangan, aset negara bernilai triliunan rupiah itu faktanya masih dikuasai pihak ketiga. Ada potensi hilang tak berbekas.