maaf email atau password anda salah


Paradoks Revisi Undang-Undang KPK

Sabam Leo Batubara,
Wartawan Senior

Berahi politik untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi berlanjut terus. Di akhir pemerintahan Presiden SBY, DPR dan pemerintah ingin memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi KUHP. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang baru berusia delapan bulan, Badan Legislatif DPR serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat mengagendakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK (16 Juni 2015).

arsip tempo : 171518089889.

. tempo : 171518089889.

Sabam Leo Batubara,
Wartawan Senior

Berahi politik untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi berlanjut terus. Di akhir pemerintahan Presiden SBY, DPR dan pemerintah ingin memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi KUHP. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang baru berusia delapan bulan, Badan Legislatif DPR serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat mengagendakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK (16 Juni 20

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 8 Mei 2024

  • 7 Mei 2024

  • 6 Mei 2024

  • 5 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan