maaf email atau password anda salah


Uang Muka Mobil Pejabat

Joko Riyanto,
Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sebagai perubahan atas Perpres Nomor 68/2010. Dalam Perpres yang baru, fasilitas tunjangan uang muka atau down payment (DP) dinaikkan dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta. Pejabat negara yang berhak mendapat fasilitas DP mobil ini adalah anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisioner Komisi Yudisial (KY).

arsip tempo : 171418181937.

. tempo : 171418181937.

Joko Riyanto,
Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sebagai perubahan atas Perpres Nomor 68/2010. Dalam Perpres yang baru, fasilitas tunjangan uang muka atau down payment (DP) dinaikkan dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta. Pejabat negara

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan