Kemiskinan dan Ketimpangan

Fadel Muhammad,
Mantan Gubernur Gorontalo

Forbes baru-baru ini merilis daftar orang terkaya di dunia, 19 orang Indonesia masuk di dalamnya. Kita tertegun karena kekayaan mereka setara dengan 4,3 persen PDB Indonesia. Belajar dari sejarah, Indonesia pernah melakukan kekeliruan dalam pembangunan ekonomi dengan memperbesar kue pendapatan nasional yang diyakini akan menciptakan trickle-down effect. Ternyata kue itu lebih banyak dinikmati oleh kelompok kecil saja. Pada 1995, omzet 200 konglomerat besar sekali dan menguasai perekonomian Indonesia. Presiden Soeharto waktu itu bangga dengan konglomerat yang dipercaya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, pada 1998, terjadi krisis ekonomi yang memukul Indonesia. Muncul amuk kolektif yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang memang penuh ketimpangan itu.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan RI dan Badan Pusat Statistik , pada 2013, indeks Gini Indonesia diperkirakan 0,41-0,42. Sementara ketika SBY mengawali masa kepresidenannya pada 2004, indeks Gini masih 0,32. Penyebab ketimpangan yang semakin lebar adalah penguasaan akses terhadap sumber daya oleh kelompok eksklusif, sehingga orang kebanyakan tidak mampu menggapainya. Kondisi makroekonomi tidak sehat karena ekonomi lebih digerakkan oleh sektor konsumsi ketimbang sektor produksi, sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja secara memadai. Itu sebabnya penurunan kemiskinan berjalan terseok-seok.