Kekeliruan Strategi Reformasi Birokrasi

Roby Arya Brata,
Analis Antikorupsi dan Kebijakan Publik

Selain memenuhi tuntutan dan amanat gerakan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance), reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan reformasi birokrasi, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah menetapkan suatu kerangka kebijakan dan strategi implementasi reformasi birokrasi.

Meski demikian, pelaksanaan program-program reformasi birokrasi ternyata kurang berhasil mencapai sasaran-sasaran jangka menengah (periode 2010-2014) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Berbagai indikator mengindikasikan rendahnya kinerja dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, permasalahan kebijakan yang hendak dipecahkan dalam tulisan ini adalah bagaimana meningkatkan akselerasi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga (K/L).