Kontrak Karya Freeport
Gereja Papua Minta Ditinjau Ulang
JAYAPURA -- Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) meminta pemerintah meninjau kembali kontrak karya antara perusahaan pertambangan Freeport dan pemerintah Indonesia. "Sebab, selama ini keberadaan perusahaan asing itu di wilayah Kabupaten Mimika tak menyejahterakan umat, dalam hal ini rakyat kecil," kata pelaksana Sekretaris PGGP, pendeta Wiem Maury, di Kota Jayapura kemarin.
Alasan lainnya, kata Wiem, secara keseluruhan keberadaan Freeport di
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini