Gugatan Rancangan Anti-Pornografi Ditolak

JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan gugatan aktivis Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Bhineka Tunggal Ika terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Menurut ketua majelis hakim Amman Barus, gugatan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat bukan termasuk kewenangan hukum perdata, melainkan tata negara. "Tergugat (DPR) tidak bisa digugat secara perdata," kata Amman mem

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya