Eksekutif Siap Berkompromi
Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menolak pengelompokan kementerian seperti usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara. Namun, kata Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Presiden menyetujui kewajiban membentuk sejumlah kementerian tertentu.
"Presiden bersedia mengkompromikan," kata Yusril dalam rapat bersama Panitia Khusus DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Sikap pemerintah ini
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini