Rancangan Undang-Undang Pengadilan Antikorupsi Disusun

JAKARTA -- Sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat penggiat antikorupsi mulai menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Antikorupsi terpisah dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini bentuk partisipasi masyarakat," kata ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, saat dihubungi kemarin.

Menu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya